Tunjangan profesi guru, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.Kedua peraturan tersebut mengamanatkan tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersertifikasi. sejauh mana penilaian kalian terhadap 2 UU diatas

1. Tunjangan profesi guru, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.Kedua peraturan tersebut mengamanatkan tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersertifikasi. sejauh mana penilaian kalian terhadap 2 UU diatas

Jawaban:

guru lain jika iya mengerjakan peraturan tersebut

2. pemeliharaan sarana dan prasarana kantor juga diatur oleh?A. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2007B. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 2007C. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007D. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2017E. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2017​

Jawaban:

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 17 tahun 2017

3. Bagaimana pandangan bapa/ibu tentang tunjangan profesi bagi pengembangan profesionalisme guru?

Menurut saya, saya setuju dengan tunjangan profesi bagi pengembangan profesionalisme asalkan
1. keberadaannya benar2 mampu menyukseskan/mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. mampu mencetak generasi yg berbudi pekerti/akhlaknya baik/sopan.
3. mampu membuat para pengajarnya semakin semangat mengajar dan semakin profesional.
4 diharapkan guru2nya cerdas dan muridnya juga cerdas.
5. guru sejahtera makmur, smangatnya mengajar dan mendidiknya pun tidak menjadi luntur
4. tidak disalahgunakan, guru dan siswa menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Kesimpulannya:
Memang sudah sepantasnya guru pencetak generasi bangsa yg hebat layak mendapat penghargaan dengan memperoleh tunjangan profesionalisme guru asalkan mampu jg mengemban amanat untuk mensukseskan tujuan bangsa sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

Apabila amanah tersebut tidak diusahakan/ tidak dilaksanakan maka itu akan menjadi urusan manusia/guru yg mendpt sertifikasi dengan Allah SWT (Habluminallah).

4. apa syarat untuk memasuki profesi akuntansi menurut SK menteri keuangan RI

Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Supaya dikatakan profesi ia harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya. Adapun ciri profesi adalah sebagai berikut:

 Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat/pemerintah. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Persyaratan ini semua harus dimiliki oleh profesi Akuntan sehingga berhak disebut sebagai salah satu profesi.

5. peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa keuangan & profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan.

Undang- undang nomor 14 tahun 1967 dan profesi- profesinya adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lainnya

6. nama menteri koordinator tahun 2017

Menkopolhukam = Wiranto
Menko perekonomian = Darmin Nasution
Menko PMK = Puan Maharani
Menko Maritim = Luhut Binsar Pandjaitan

7. Apa yg dimaksud dengan peraturan perawatan tunjangan cacad dan uang duka

PENGERTIAN KECELAKAAN


     Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, dijelaskan bahwa kecelakaan adalah suatu peristiwa mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau cacat, memerluka pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Kecelakaa karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi :

1)            Dalam  rangka menjalankan tugas kewajiban

2)            Dalam keadaan lain yang berhubungan dengan dinas, sehingga kecelakaan yang terjadi dianggap sebagai kecelakaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

3)            Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu


    TUJUAN PEMBERIAN PERWATAN

        Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Pegawai Negeri Sipil tidak luput dari kemungkinan menghadapi resiko, seperti kecelakaan yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit, cacat atau meninggal.

              Apabila Pegawai Negeri Sipil mengalami kecelakaan karena dinas sehingga yang bersangkutan sakit atau cacat, sudah selayaknyalah mereka mendapat pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi atas biaya negara. Kepada mereka diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan cacat sehingga mereka dapat hidup

layak.

         Dengan adanya jaminan pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi serta penghargaan sebagaimana dimaksud di atas, diharapkan setiap Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat dan rasa pengabdian serta tanggung jawab sebagai aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi asyarakat.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perawatan Pegawai   Negeri Sipil ialah :

1)        Memberikan bantuan dalam hal biaya perawatan

2)        Memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugasnya dengan semangat kerja yang tinggi.

3)        Memberikan rasa ketetraman kepada Pegawai Negeri Sipil

4)        Meningkatkan rasa pengabdian dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat

8. Q. #EasyTata cara pengawasan keimi-grasian diatur melalui Peraturan Menteri Nomor....a. 2 Tahun 2015b. 2 Tahun 2016c. 4 Tahun 2016d. 2 Tahun 2017e. 4 Tahun 2017​

Jawaban:

Tata cara pengawasan keimigrasian diatur melalui Peraturan Menteri Nomor:

- a. 2 Tahun 2015

- b. 2 Tahun 2016

- c. 4 Tahun 2016

- d. 2 Tahun 2017

- e. 4 Tahun 2017

Jawaban yang benar adalah **e. 4 Tahun 2017**. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 4 Tahun 2017 mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan Keimigrasian[1][2][3]. Peraturan ini mencabut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian[1].

9. Contoh judul penelitian ""hubungan antara peningkatan tunjangan profesi dengan peningkatan kinerja guru sma kalimantan selatan."" berdasarkan contoh judul penelitian tersebut yang merupakan populasi penelitian adalah…a. peningkatan tunjangan profesib. peningkatan kinerja guruc. guru sma kalimantan selatand. seluruh guru di kalimantan selantane. hubungan tunjangan dengan kinerja​

Jawaban:

d. seluruh guru di kalimantan selatan

10. siapa menteri sekertaris negara tahun 2017

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.Pembahasan: menteri sekretaris negara tahun 2017 adalah bapak Pratikno

Semangat belajarnya kawan

11. Siapakah menteri pendidikan nasional pada tahun 2017

Muhaddjir Effendy adalah menteri pendidikan nasional tahun 2016 sampai sekarang.


Semoga berfaedah.Muhaddjir Effendy, Menteri Pendidikan Nasional 2016- sekarang

12. Regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia adalah.. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2012 b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2012 d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2012​

Jawaban:

Jawaban (B.)

Penjelasan:

semoga mmbantu dn jngn lupa kasih bintang 5 :D

13. 1. sebutkan dan jelaskan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. 2. Sebutkan peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa keuangan . Bantuin yah :)

profesi akuntan,profesi penunjang

14. 3. Menurut Peraturan Pemerintah RI No 74 tahun 2008 tolong jelaskan pengertian tentang Guru,Kualifikasi Akademik Guru,Sertifikas,Sertifikat pendidik,Organisasi Profesi guru

Jawaban:Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah

Penjelasan:

maaf kepanjangan

15. berapakah luas kawasan hutan di indonesia tahun 2017 menurut menteri kehutanan?

120 773 441,71. Ha,......

16. 1. Peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa keuangan.2. Profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan Mohon Dibantu

Peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa keuangan adalah

No 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan dan jasa ventura dalam pelaksanaan UU no 7 tentang PPH yang telah diubah dengan UU no 7 tahun 1991.UU no 7 tahun 1983 tentang PPHUUD 1945 Pasal 5 ayat 1UU no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan.PP no 11 tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK.UU no 21 tahun 2014 tentang OJK

Profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan yaitu:

AkuntanInternal AuditorAkuntan publikAkuntan PajakAkuntan PendidikAkuntan PemerintahPembahasan

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang keigiatannya berkaitan dengan transaksi keuangan, Di Indonesia lembaga keuangan diawasi oleh lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, OJK dan Bapepam.

OJK bertugas mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bertujuan agar tidak adanya penyelewengan dan berakibat merugikan masyarakat, serta menghindari aksi penipuan yang dapat merugikan masyarakat dengan tawaran-tawaran investasi dan lain sebagainya.

Pelajari lebih lanjut

1. Materi tentang institusi jasa keuangan yang diawasi otoritas jasa keuangan brainly.co.id/tugas/17299954

2. Materi tentang lembaga keuangan brainly.co.id/tugas/1254346

3. Materi tentang OJK brainly.co.id/tugas/2647499

-----------------------------

Detil Jawaban

Kelas : IX (3 SMP)

Mapel : Ekonomi

Bab : Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Kode : 9.10.6

Kata Kunci : Lembaga Keuangan.

17. peraturan Menteri nomor 3 tahun 2008​

Jawaban:

tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana,pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan

18. 1. Peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa keuangan2. profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan

pegawai bank,pengirim uang,pencetak uang negara,penghitung uang negara (agar produksi uang tidak kebanyakan sehingga membuat uang tidak bernilai.)

19. Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan untuk tunjangan profesi guru (TPG) yang berasal dari...

Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan untuk tunjangan profesi guru (TPG) yang berasal dari APBN. TPG atau Tunjangan Profesi Guru ini ditrasfer pemerintah melalui APBN ke APBD melaui mekanisme dana transfer daerah, serta melalui APBN ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbud.

Pembahasan

APBN atau Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara merupakan daftar yang berisi rencana pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan membuat daftar-daftar prioritas anggaran. seperti fungsi distribusi dan alokasi yang dimiliki APBN, untuk menunjang profesi guru, pemerintah pusat membuat anggaran yang kemudian ditrasfer ke APBD untuk disalurkan kepada guru-guru di daerah yang memiliki hak atas tunjangan tersebut.

Fungsi distribusi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian seperti pemerataan pendapatan antar daerah, sehingga tidak ada lagi kesenjangan pendapatan.

Guru merupakan profesi yang sangat penting bagi kecerdasan bangsa, karena guru berada di lini paling depan dunia pendidikan yang dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

APBN memiliki jangkauan yang luas sehingga fungsi-fungsi APBN ini mengacu pada semua lapisan masyarakat atau secara makro untuk kesejahteraan mereka, adapun fungsi-fungsi APBN meliputi :

Fungsi alokasi.Fungsi distribusiFungsi stabilitasFungsi regulasi.Fungsi pengawasanFungsi perencanaanFungsi otorisasiPedoman pemerintahTolak ukur pemerintah.Pelajari lebih lanjut

1. Materi tentang fungsi otorisasi APBN https://brainly.co.id/tugas/21040792

2. Materi tentang dampak APBN 2018 terhadap perekonomian Indonesia https://brainly.co.id/tugas/21148965

3. Materi tentang pengeluaran dan penerimaan APBN dengan prinsip berimbang brainly.co.id/tugas/18566423

-------------------------------------

Detil Jawaban

Kelas : XI (2 SMA)

Mapel : Ekonomi

Bab : APBN dan APBD dalam Pembangunan Ekonomi

Kode : 11.12.6

Kata Kunci : APBN, TPG.

20. peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan

Peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa kuangan

21. peraturan menteri nomor 68 tahun 2014

isi : tentang peran guru tik dan guru keterampilan komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi kurikulum 2013.
Bab 1 : Ketentuan Umum.
Bab 2 : Kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik.
Bab 3 : Peran, Kewajiban, Hak.
Bab 4 : Tugas dan Tanggung Jawab.
Bab 5 : Ketentuan Peralihan.
Bab 6 : Penutup.

22. hari guru ke berapakah pada tahun 2017

Ke 72 thn.
Semoga membantumu

23. penulisan daftar pustaka pengarang Dr. Taufina, M. Pd.tahun 2017judul Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017 Kompetensi Profesional mata pelajaran guru kelas SD unit I Bahasa Indonesiapenerbit kementrian pendidikan dan kebudayaandirektorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

rumus cepet untuk membuat dapus itu Nama/tahun/judulbuku/kota/penerbit jadi NaTaJuKoPe

Taufina.2017."sumber belajar penunjang PLPG 2017": kementrian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan.

24. dana tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi guru, dan bantuan operasional sekolah termasuk dana?

Jawaban: Dana penyesuaian.

25. Agar kerukunan umat beragama tetap terjaga, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan kerukunan yaitu …peraturan bersamaA. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 No 8 Tahun 2008B. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 No Tahun 2008C. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 2006 No 9 Tahun 2006D. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006 No 8 Tahun 2006​

Jawaban:

D.Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006 No 8 Tahun 2006

Semoga membantuuuu yaaaa

26. pemilu diatur dalama.UU No.5 Tahun 2017b.UU No.6 Tahun 2017c.UU No.7 Tahun 2017d.UU No.8 Tahun 2017

jawaban yg C. UU No 7 Th 2017

Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka;  g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

jadikan jawaban terbaik yaac.uu no.7tahun 2017 semoga membantu

27. Peraturan Menteri Agama yang mengatur teknis penyelenggaraan sertifikasi 5/5 halal bagi pelaku UMK adalah...* e. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 b. Peraturan menteri agama Nomor 21 Tahun 2019 a.Peraturan menteri agama Nomor 20 tahun 2021 c. Peraturan menteri agama Nomor 52 Tahun 2014 d. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015​

Jawaban:

UMK adalah singkatan dalam sistem penggajian kariawan.

Penjelasan:

maaf klw salah

28. PP yang mengatur jasa keuangan dan profesi yang terkait dengan industri jasa keuangan

NOMOR 62 TAHUN 1992 TENTANG SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#Semoga membantu

29. Di dalam pasar modal kita kenal profesi penunjang pasar modal. apakah tugas utamanya profesi penunjang pasar modal? Mohon agar segera di jawab yaa :-)

tugas utama profesi penunjang pasar modal membantu kelancaran transaksi yang ada dipasar modal

30. Tugas lembaga dan profesi penunjang dalam melakukan penawaran umum yang melakukan audit dan memberikan opini atas lapiran keuangan emiten adalah

Akuntan Publik adalah seseorang yang memiliki profesi dalam hal kewenangan melakukan pemeriksaan atas keuangan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan (selanjutnya disebut dengan Emiten) guna dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan yang Emiten guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Emiten.

31. Agar kerukunan umat beragama tetap terjaga, maka pemerintah telah mengeluarkanperaturan yang terkait dengan kerukunan yaitu ….A. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 No 8 Tahun 2008B. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 No Tahun 2008C. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 2006 No 9 Tahun 2006D. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 No 8 Tahun 2006​

Jawaban:

D) peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no.9 tahun 2006 no.8 tahun 2006

Penjelasan:

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 9 TAHUN 2006

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

32. peraturan menteri keuangan no.262/pmk.03/2010 mengatur...​

Jawaban:

Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD

Penjelasan:

1. Pasal 1 Tentang Pengertian dari Istilah-Istilah yang digunakan dalam . PMK Nomor 262/KMK.03/2010 Tanggal 31 Desember 2010.

2. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Tentang Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21.

3. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Tentang Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21.

4. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Tentang Tarif pemotongan PPh Pasal 21.

5. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Tentang Kewajiban pemotongan PPh pasal 21.

6. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Tentang Ketentuan Penutup.

33. peraturan menteri nomor 68 tahun 2014

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013 terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku;

34. Dasar perwakafan  di Indonesia telah diatur  menurut undang-undang dan peraturan pengelolaan wakaf. Tata carapendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik diatur dalam….  A.  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1978  B.  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 1978  C.  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1976  D.  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1977  E.  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 1977.

Jawaban:

D.  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1977

35. Bu hani seorang meneken perusahaan.setiap bulan dia mendapat tunjangan profesi sebesar rp5.000,000.00.uang yg harus di keluarkan bu hani untuk zakat profesi perikanan adalah.... ​

Zakat Mal untuk harta uang adalah 2,5%
Apabila penghasilan dari Bu Hani setiap bulan sebesar 5.000.000, maka 2,5% dari penghasilan tersebut harus dizakatkan.

2,5% x 5.000.000 = Rp. 125.000

Jadi, setiap bulan Bu Hani harus mengeluarkan zakat mal sebesar Rp. 125.000


Semoga dapat bermanfaat ☺️

36. pengertian peraturan menteri keuangan

peraturan yang ada di menteri keuangan

37. siapakah menteri luar negeri kita sekarang di tahun 2017

Retno Lestari Priansari MarsudiRetno Lestari Priansari Marsudi adalah Menteri Luar Negeri

#maaf ya kalau salah

38. ada yang menteri luar negeri thailand di tahun 2017

Jendral Tanasak Pratimapragorn

39. Dasar perwakafan di Indonesia telah diatur menurut undang-undang dan peraturan pengelolaan wakaf. Tata carapendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik diatur dalam…. A. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1978 B. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 1978 C. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1976 D. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1977 E. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 1977

Jawaban:

D. Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor 6 tahun 1977

40. Menjelaskan regulasi atau peraturan pemerintah yang mengatur industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan

untuk membantu menstabilkan dan mengregulerkan keuangan pada setiap pekerjaan atau berdasarkan profesi nya